Pemprov DKI diminta tegas terapkan aturan tata ruang

pemerintah dki jakarta dinilai tidak konsisten dalam menerapkan aturan tentang tata ruang misalnya pada wilayah kelapa gading pada mana banyak berubahnya rencana detail tata ruang (rdtr) yang tidak mengindahkan tata ruang juga fasilitas publik.

gubernur jokowi harus membenahinya oleh karenanya penerapan tata ruang bisa konsisten, tidak malahan mengganggu kenyamanan serta sudah pasti cuaca upaya-upaya yang sehat dapat terjadi, tutur ketua badan pengurus pusat (bpp) himpunan pengusaha muda indonesia (hipmi) anggawira, pada perbincangan selama kelapa gading, jakarta, sabtu.

anggawira mencontohkan ketidaktegasan implementasi aturan tata ruang tersebut adalah pembangunan spbu dalam jalan raya gading orchard yang mencari wilayah jalur hijau.

jalan itu adalah tidak simetris dan menambah macetnya, sebab bentuknya yang menjorok ke tengah jalan. pemda sepertinya kurang tegas kepada kaum pengembang terkait dan hal ini mesti merupakan perhatian daripada pemprov dki jakarta, kata anggawira.

Informasi Lainnya:

menurut anggawira, spbu itu dibangun dalam lokasi yang tak layak dan lebar tanahnya tidak mencukupi agar pembangunan juga keberadaan suatu spbu.

berdasarkan rencana tata ruang no. 3712/-1.711.5 tanggal. 18-12-2007, jalur itu diperuntukkan jalur hijau, ujar anggawira dan juga caleg dpr ri daripada partai gerindra daerah pemilihan kota depok-bekasi.

salah benar masyarakat kelapa gading hartono nugroho mengaku terganggu dengan keberadaan spbu tersebut sebab disamping membeli jalur hijau, juga mengganggu arus 2012 lintas.

kami masyarakat tidak sudah menyerahkan izin kepada pembangunan spbu tersebut serta kami mendesak pemda supaya membatalkan pendirian spbu tersebut, tutur hartono.

hartono dan menyewa untuk pemda dki mengembalikan fungsinya untuk lahan hijau serta taman.

kami juga mempertanyakan kenapa pemda dengan gegabah memberikan izin tanpa proses cek serta ricek dengan mendalam, papar hartono.

Readmore

BPN harmonisasikan aturan pertanahan dukung MP3EI

badan pertanahan nasional (bpn) ri berkomitmen penuh agar menyukseskan masterplan percepatan serta perluasan pembagunan ekonomi indonesia (mp3ei), makanya bpn melakukan sejumlah terobosan dan berbagai website supaya mendukung mp3ei.

kepala bpn ri, hendarman supandji mengemukakan keuntungan tersebut di sela-sela rapat koordinasi mp3ei koridor ekonomi sulawesi serta koridor ekonomi papua-maluku dalam manado, jumat sore.

dalam keterangan tertulisnya, hendarman menunjukan web yang diselenggarakan bpn diantara lain dengan berlakunya uu nomor 2 tahun kemarin mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan supaya kepentingan umum.

uu ini berbeda dengan peraturan sebelumnya. uu ini lebih menyerahkan kepastian dan keadilan bagus proses pengadaan tanahnya maupun ganti rugi yang diberikan terhadap warga dan ditetapkan oleh apraisal (penilai) independen, ujarnya.

Informasi Lainnya:

dia menjelaskan pengadaan tanah supaya kepentingan umum menurut uu no 2/2012 mengakibatkan empat tahap yaitu: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, juga penyerahan hasil.

setiap tahap ini telah ditetapkan saatnya, sehingga penyelenggaran pengadaan tanah supaya kepentingan umum diharapkan tak berlarut-larut, tutur mantan jaksa agung tersebut.

selain tersebut, bpn sudah memprogramkan penelitian dan siap menggarap pengukuran tanah ulayat penduduk hukum adat di papua jika telah detail masyarakat hukum adatnya serta tanah ulayatnya.

sebelumnya selama rapat itu mengemuka sederat kendala mengenai pelaksanaan mp3ei yang salah satunya adalah sengketa tanah ulayat dalam papua.

hendarman menambahkan bpn saat ini serta tengah mempersiapkan ruu pertanahan. dalam mana selama dalamnya, diantara lain membuat perihal reforma agraria, dan hak atas tanah masyarakat hukum adat. selain itu, bpn ri dan mengerjakan sinkronisasi serta harmonisasi peraturan perundang-undangan pada bidang pertanahan, ujarnya.

sinkronisasi juga harmonisasi tersebut dimaksudkan untuk ke depan, tak terjadi dulu tumpang tindih peraturan tenntang pertanahan. agar tanah dapat lebih berdaya guna, bpn ri serta menggarap percepatan pensertipikatan tanah, katanya.

melalui sertipikasi tanah ini, kata hendarman dengan demikian hak-hak atas tanah dapat lebih dijamin, oleh karenanya bisa membawa manfaat dan lebih besar kepada terjalinnya kemakmuran rakyat.

sebelumnya, pada sejumlah kesempatan hendarman mengingatkan dua tugas dan diberikan presiden susilo bambang yudhoyono kepadanya dalam memimpin bpn. presiden menugaskan saya mengurangi sengketa serta mesti disadari pada pihak kecil, ujarnya.

oleh karena tersebut, hendarman menyampaikan, bpn mau selalu menggalakkan program-program prorakyat dan sudah berjalan. program-program itu diantara lain: sertifikat prona tidak mengeluarkan biasa, program jemput bola layanan sertifikat tanah untuk rakyat (larasita) dan situs one day service.

Readmore

BPN harmonisasikan aturan pertanahan dukung MP3EI

badan pertanahan nasional (bpn) ri berkomitmen penuh agar menyukseskan masterplan percepatan dan perluasan pembagunan ekonomi indonesia (mp3ei), sehingga bpn menggarap sederat terobosan dan semua program untuk mendukung mp3ei.

kepala bpn ri, hendarman supandji mengemukakan keuntungan itu pada sela-sela rapat koordinasi mp3ei koridor ekonomi sulawesi juga koridor ekonomi papua-maluku pada manado, jumat sore.

dalam keterangan tertulisnya, hendarman menjelaskan program yang diselenggarakan bpn antara lain melalui berlakunya uu nomor 2 tahun lalu mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan supaya kepentingan publik.

uu ini berbeda dengan peraturan sebelumnya. uu ini lebih menyerahkan kepastian serta keadilan menarik proses pengadaan tanahnya maupun ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat dan ditetapkan dengan apraisal (penilai) independen, ujarnya.

Informasi Lainnya:

dia menjelaskan pengadaan tanah agar kepentingan publik berdasarkan uu no 2/2012 meninggalkan empat tahap yaitu: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil.

setiap tahap ini telah ditetapkan saatnya, makanya penyelenggaran pengadaan tanah agar kepentingan umum dicari tak berlarut-larut, kata mantan jaksa agung tersebut.

selain itu, bpn telah memprogramkan penelitian dan siap mengerjakan pengukuran tanah ulayat warga hukum adat pada papua jika telah jelas warga hukum adatnya dan tanah ulayatnya.

sebelumnya pada rapat itu mengemuka sederat kendala tenntang pelaksanaan mp3ei yang salah satunya merupakan sengketa tanah ulayat dalam papua.

hendarman menambahkan bpn saat ini juga sedang mempersiapkan ruu pertanahan. di mana pada dalamnya, antara lain membuat perihal reforma agraria, dan hak atas tanah masyarakat hukum adat. selain tersebut, bpn ri juga melakukan sinkronisasi juga harmonisasi peraturan perundang-undangan selama bidang pertanahan, ujarnya.

sinkronisasi dan harmonisasi itu dimaksudkan agar ke depan, tak terjadi dulu tumpang tindih peraturan mengenai pertanahan. supaya tanah dapat lebih berdaya guna, bpn ri serta menggarap percepatan pensertipikatan tanah, katanya.

melalui sertipikasi tanah ini, kata hendarman dengan demikian hak-hak atas tanah dapat lebih terjaga, sehingga mampu membawa manfaat yang lebih besar kepada terciptanya kemakmuran rakyat.

sebelumnya, dalam sederat kesempatan hendarman mengingatkan dua tugas dan diberikan presiden susilo bambang yudhoyono kepadanya selama memimpin bpn. presiden menugaskan saya mengurangi sengketa dan harus disadari kepada pihak kecil, ujarnya.

oleh sebab itu, hendarman menyampaikan, bpn akan selalu menggalakkan program-program prorakyat yang telah berjalan. program-program itu diantara lain: sertifikat prona tidak perlu bayar, situs jemput bola layanan sertifikat tanah agar rakyat (larasita) serta program one day service.

Readmore

Terdakwa: putusan Pengadilan Tipikor Yogyakarta dinilai tebang pilih

keputusan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi yogyakarta kepada 32 anggota dprd gunung kidul periode 2004-2009 dinilai tebang lihat, juga tak adil.

seorang terdakwa kasus korupsi tunjangan kesejahteraan umum anggota dprd gunung kidul kurun waktu periode 2004-2009 ternalem di gunung kidul, jumat, menyatakan vonis antara Salah satu tahun hingga 1,5 tahun kepada 32 mantan anggota dprd gunung kidul tersebut, adalah bentuk ketidakadilan hukum.

jangan hingga hukum pada indonesia tebang lihat, katanya.

menurut dia, keputusan majelis hakim tidak adil, karena tidak semua anggota dewan dijatuhi hukuman. tunjangan kesejahteraan umum tersebut sudah dianggarkan selama 2004, di empat bulan.

Informasi Lainnya:

anggota dprd diy nonaktif ini menyampaikan anggota dprd gunung kidul periode 2004-2009 itu juga baru melayani tunjangan dan sama pada empat bulan, yaitu september sampai desember. mereka dilantik adalah anggota dewan pada 11 agustus 2004.

besaran tunjangan yang diterima anggota dprd periode ini mencapai jutaan rupiah setiap bulannya, ujarnya.

ternalem menungkapkan alasan jaksa dan tak memproses dengan hukum terhadap 23 anggota dprd kurun waktu 1999-2004 karena alasan telah membayarkan lagi biaya terhadap negara, adalah suatu kebohongan.

salah Satu dari 23 anggota dewan dan tak terseret hukum itu tak diproses, meskipun masih mengembalikan uang pada 8 februari kemarin, ujarnya.

kasi pidsus kejari wonosari, gunung kidul, sigit kristanto menyatakan, dalam amar putusan majelis hakim tipikor yogyakarta yang menyebutkan nama mantan bupati gunungkidul almarhum yoetikno, serta sekda sugito dijadikan ketua tim anggaran pendapatan daerah (tapd) saat tersebut ikut ikut serta.

bahkan 23 mantan anggota dewan yang lepas daripada yang dituntut hukum serta disebut ikut serta pada korupsi, kata dia hendak menjadi acuan supaya menindaklanjuti pengembangan kasus korupsi tunjangan dprd dan menyeret 32 mantan anggota dewan itu merupakan terpidana, melalui hukuman bervariasi antara Salah satu hingga 1,5 tahun. kami pasti mau menindaklanjuti, namun masih menanti salinan, katanya.

ia menyatakan di perkara kasus korupsi tersebut ke 23 pihak tersebut sudah tak ikut sebagai tersangka. sebab, mereka kooperatif, karena segera membayarkan lagi tidak keliru masa ketika menjadi temuan badan pemeriksaan keuangan (bpk).

mereka, di keuntungan ini 32 pihak yang divonis pada pengadilan tipikor sudah telah mengembalikan, ternyata sudah melampaui batas waktu yang ditetapkan, sampai diproses hukum, ujarnya.

sigit menyampaikan kenapa pengambil keputusan yaitu bupati serta sekda tidak ikut ditentukan dijadikan tersangka, sebab kejaksaan belum melihat niatnya.

mengenai putusan hakim kepada 32 mantan anggota dewan itu, kejaksaan mengaku masih pikir-pikir. apabila para terdakwa yang telah diputus bersalah mengajukan banding, tentunya kejaksaan wajib memenuhi, ujarnya.

Readmore

Bendera Aceh dikibarkan tanpa adzan

pemerintah pusat serta pemerintah provinsi aceh sepakat tak mengiringkan suara adzan dalam pengibaran bendera daerah aceh sebagaimana dijelaskan pada poin 12 klarifikasi kementerian selama negeri.

yang sudah disepakati baru dua, soal konsideran dan pengibaran bendera tidak diiringi adzan, kata menteri pada negeri gamawan fauzi selama jakarta, jumat.

kesepakatan tersebut diberlakukan atas pasal 27 qanun nomor 3 tahun 2013, yang berbunyi, sebelum qanun aceh tentang hymne aceh disahkan/ditetapkan dan diundangkan, pengibaran bendera aceh selama peringatan hari sulit aceh diiringi adzan.

gamawan dan gubernur aceh zaini abdullah bertemu agar kedua kalinya rabu 2012 untuk menindaklanjuti pembicaraan polemik qanun (perda) nomor 3 tahun 2013.

Informasi Lainnya:

dalam pertemuan itu, gubernur digambarkan dapat memahami sederat poin klarifikasi daripada pemerintah.

kedua belah pihak sepakat membentuk tim gabungan kecil terdiri daripada tujuh orang daripada pemerintah provinsi aceh serta tujuh pihak lintas kementerian mengenai.

untuk penggunaan lambang dan simbol selama bendera daerah, belum disepakati gambar dan mau menjadi representasi karakteristik masyarakat aceh tidak menyerupai simbol gerakan separatisme.

soal bendera masih didiskusikan, kami mencari `win-win solution` melalui prinsip undang-undang yang tak bisa dilanggar, tuturnya.

pertemuan berikutnya diselenggarakan selasa pekan depan (7/5) dengan jadwal membahas 10 poin lain dalam klarifikasi, tergolong penggunaan simbol juga lambang bendera daerah.

pembahasan berikutnya bisa di batam serta jakarta, terakhir di aceh, tambahnya.

kementerian selama negeri telah menyusun 13 poin klarifikasi atas qanun aceh nomor 3 tahun 2013 tentang bendera dan lambang aceh.

bendera dan lambang aceh untuk seluruh orang, sementara suara adzan hanya bagi pihak islam (penduduk aceh bukan hanya muslim), itulah bunyi poin klarifikasi menteri dalam negeri.

Readmore

Kemendagri akan bantu selesaikan batas Musi Rawas Utara

kementerian di negeri hendak memfasilitasi penyelesain batas diantara jambi dengan kabupaten hasil pemekaran musi rawas utara pada kabupaten musirawas, sumatera selatan.

gubernur sumatera selatan h alex noerdin pada wartawan selama palembang kamis menyatakan, kini ini perihal pengembangan musi rawas utara itu terserah melaksanakan perbatasan melalui provinsi jambi.

untuk penyelesaian batas itu hendak difasilitasi kementerian di negeri makanya mampu diselesaikan secepat mungkin.

sementara agar perbatasan dengan musi rawas utara dengan musi banyu asin sudah rampung oleh karenanya tidak merupakan kendala lagi.

Informasi Lainnya:

yang detail pembentukan kabupaten musi rawas utara tersebut tengah diproses di kementerian selama negeri setelah tersebut baru diusulkan ke dpr ri supaya disetujui.

memang, kata dia, pembentukan kabupaten masih tersebut tidak menjadi kendala dulu sebab sudah dibahas dalam kementerian di negeri.

sehubungan tersebut warga pada kabupaten musi rawas harus bersabar sebab sekarang baru di proses.

selain musi rawas utara, sumsel juga telah memiliki kabupaten pengembangan masih yakni penungkal abad lematang il di kabupaten muaraenim.

Readmore

Mendagri ungkap masalah di Musi Rawas

menteri di negeri (mendagri) gamawan fauzi mengatakan pembentukan kabupaten musi rawas utara (muratara) daripada musi rawas baru terkendala masalah penetapan batas wilayah, ujarnya menanggapi bentrok demonstrasi menuntut pemekaran muratara.

poin-poin lain sudah kami evaluasi, terserah soal batas wilayah yang belum selesai, tutur mendagri dalam kantornya, rabu.

persoalan perbatasan, dan belum ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat, adalah salah Satu syarat supaya mencari suatu daerah dimekarkan daripada daerah induknya.

oleh karena itu, mendagri mengimbau terhadap pejabat pemerintah mengenai untuk menyelesaikan terlebih dahulu soal perbatasan wilayah.

Informasi Lainnya:

kita mampu saja buat batas baru, tapi persoalan batas berlalu belum selesai, nanti malah meninggalkan konflik dulu soal batas. maka dari itu selesaikanlah dengan gubernur lebih-lebih dahulu semuanya, tambahnya.

dalam peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2007, dalam pasal 16 huruf d, dikenalkan bupati-walikota menungkapkan usulan pembentukan provinsi pada gubernur, untuk memperoleh persetujuan, dengan melampirkan dokumen masukan warga calon kabupaten, hasil kajian daerah, peta wilayah calon kabupaten, keputusan dprd kabupaten-kota dan keputusan bupati-walikota.

kemudian, di keuntungan menyetujui usulan pembentukan kabupaten, gubernur mengusulkan pembentukan kabupaten kepada presiden dengan menteri selama negeri.

terkait usulan pembentukan kabupaten muratara, selasa (30/4), ratusan penduduk mengerjakan penampilan demonstrasi menuntut segera disahkannya kabupaten muratara.

aksi demonstrasi itu berujung bentrok diantara penduduk pendemo dan aparat dari polres musi rawas dan dibantu petugas brimob kompi petanang lubuklinggau, hingga menewaskan empat warga.

massa juga membakar kantor polsek rupit dan polsek karang jaya dan terletak di pinggir jalur lintas sumatera (jalinsum).

mendagri menegaskan upaya pemaksaan pembentukan daerah pemekaran dengan demonstrasi tidak bisa ditolerir untuk mendesak pengesahan suatu daerah baru.

kerusuhan tak memesan suatu daerah disahkan. tidak bisa banyak pemaksaan, seluruh harus berpedoman pada ajaran hukum, katanya.

Readmore
Subscribe to: Posts (Atom)