badan pertanahan nasional (bpn) ri berkomitmen penuh agar menyukseskan masterplan percepatan dan perluasan pembagunan ekonomi indonesia (mp3ei), sehingga bpn menggarap sederat terobosan dan semua program untuk mendukung mp3ei.
kepala bpn ri, hendarman supandji mengemukakan keuntungan itu pada sela-sela rapat koordinasi mp3ei koridor ekonomi sulawesi juga koridor ekonomi papua-maluku pada manado, jumat sore.
dalam keterangan tertulisnya, hendarman menjelaskan program yang diselenggarakan bpn antara lain melalui berlakunya uu nomor 2 tahun lalu mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan supaya kepentingan publik.
uu ini berbeda dengan peraturan sebelumnya. uu ini lebih menyerahkan kepastian serta keadilan menarik proses pengadaan tanahnya maupun ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat dan ditetapkan dengan apraisal (penilai) independen, ujarnya.
Informasi Lainnya:
dia menjelaskan pengadaan tanah agar kepentingan publik berdasarkan uu no 2/2012 meninggalkan empat tahap yaitu: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil.
setiap tahap ini telah ditetapkan saatnya, makanya penyelenggaran pengadaan tanah agar kepentingan umum dicari tak berlarut-larut, kata mantan jaksa agung tersebut.
selain itu, bpn telah memprogramkan penelitian dan siap mengerjakan pengukuran tanah ulayat warga hukum adat pada papua jika telah jelas warga hukum adatnya dan tanah ulayatnya.
sebelumnya pada rapat itu mengemuka sederat kendala tenntang pelaksanaan mp3ei yang salah satunya merupakan sengketa tanah ulayat dalam papua.
hendarman menambahkan bpn saat ini juga sedang mempersiapkan ruu pertanahan. di mana pada dalamnya, antara lain membuat perihal reforma agraria, dan hak atas tanah masyarakat hukum adat. selain tersebut, bpn ri juga melakukan sinkronisasi juga harmonisasi peraturan perundang-undangan selama bidang pertanahan, ujarnya.
sinkronisasi dan harmonisasi itu dimaksudkan agar ke depan, tak terjadi dulu tumpang tindih peraturan mengenai pertanahan. supaya tanah dapat lebih berdaya guna, bpn ri serta menggarap percepatan pensertipikatan tanah, katanya.
melalui sertipikasi tanah ini, kata hendarman dengan demikian hak-hak atas tanah dapat lebih terjaga, sehingga mampu membawa manfaat yang lebih besar kepada terciptanya kemakmuran rakyat.
sebelumnya, dalam sederat kesempatan hendarman mengingatkan dua tugas dan diberikan presiden susilo bambang yudhoyono kepadanya selama memimpin bpn. presiden menugaskan saya mengurangi sengketa dan harus disadari kepada pihak kecil, ujarnya.
oleh sebab itu, hendarman menyampaikan, bpn akan selalu menggalakkan program-program prorakyat yang telah berjalan. program-program itu diantara lain: sertifikat prona tidak perlu bayar, situs jemput bola layanan sertifikat tanah agar rakyat (larasita) serta program one day service.