badan pertanahan nasional (bpn) ri berkomitmen penuh agar menyukseskan masterplan percepatan serta perluasan pembagunan ekonomi indonesia (mp3ei), makanya bpn melakukan sejumlah terobosan dan berbagai website supaya mendukung mp3ei.
kepala bpn ri, hendarman supandji mengemukakan keuntungan tersebut di sela-sela rapat koordinasi mp3ei koridor ekonomi sulawesi serta koridor ekonomi papua-maluku dalam manado, jumat sore.
dalam keterangan tertulisnya, hendarman menunjukan web yang diselenggarakan bpn diantara lain dengan berlakunya uu nomor 2 tahun kemarin mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan supaya kepentingan umum.
uu ini berbeda dengan peraturan sebelumnya. uu ini lebih menyerahkan kepastian dan keadilan bagus proses pengadaan tanahnya maupun ganti rugi yang diberikan terhadap warga dan ditetapkan oleh apraisal (penilai) independen, ujarnya.
Informasi Lainnya:
- Mengenal Desain Interior
- Mengenal Pengobatan Alternatif
- Buah Sirsak Anti Tumor
- Daun Sirsak Untuk Kanker
dia menjelaskan pengadaan tanah supaya kepentingan umum menurut uu no 2/2012 mengakibatkan empat tahap yaitu: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, juga penyerahan hasil.
setiap tahap ini telah ditetapkan saatnya, sehingga penyelenggaran pengadaan tanah supaya kepentingan umum diharapkan tak berlarut-larut, tutur mantan jaksa agung tersebut.
selain tersebut, bpn sudah memprogramkan penelitian dan siap menggarap pengukuran tanah ulayat penduduk hukum adat di papua jika telah detail masyarakat hukum adatnya serta tanah ulayatnya.
sebelumnya selama rapat itu mengemuka sederat kendala mengenai pelaksanaan mp3ei yang salah satunya adalah sengketa tanah ulayat dalam papua.
hendarman menambahkan bpn saat ini serta tengah mempersiapkan ruu pertanahan. dalam mana selama dalamnya, diantara lain membuat perihal reforma agraria, dan hak atas tanah masyarakat hukum adat. selain itu, bpn ri dan mengerjakan sinkronisasi serta harmonisasi peraturan perundang-undangan pada bidang pertanahan, ujarnya.
sinkronisasi juga harmonisasi tersebut dimaksudkan untuk ke depan, tak terjadi dulu tumpang tindih peraturan tenntang pertanahan. agar tanah dapat lebih berdaya guna, bpn ri serta menggarap percepatan pensertipikatan tanah, katanya.
melalui sertipikasi tanah ini, kata hendarman dengan demikian hak-hak atas tanah dapat lebih dijamin, oleh karenanya bisa membawa manfaat dan lebih besar kepada terjalinnya kemakmuran rakyat.
sebelumnya, pada sejumlah kesempatan hendarman mengingatkan dua tugas dan diberikan presiden susilo bambang yudhoyono kepadanya dalam memimpin bpn. presiden menugaskan saya mengurangi sengketa serta mesti disadari pada pihak kecil, ujarnya.
oleh karena tersebut, hendarman menyampaikan, bpn mau selalu menggalakkan program-program prorakyat dan sudah berjalan. program-program itu diantara lain: sertifikat prona tidak mengeluarkan biasa, program jemput bola layanan sertifikat tanah untuk rakyat (larasita) dan situs one day service.