gubernur dki jakarta joko widodo mengaku enggan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak (sptjm) agar pelaksanaan rencana pembangunan moda transportasi massal, mass rapid transit (mrt).
pria dan akrab dipanggil jokowi itu mengatakan bahwa, penandatanganan surat itu tidak masuk akal.
ia bahkan memberi contoh perbandingan rencana proyek yang diselenggarakan badan upaya-upaya milik negara (bumn) dan tak memerlukan tanda tangan presiden ri untuk mampu menggunakan anggaran.
masa tiap proyek, tanda tangan. ya enggak dong. bila gitu jadi dirut bumd saja, tutur jokowi pada balaikota dki jakarta, senin.
Informasi Lainnya:
- Beberapa tempat untuk belanja online
- Beberapa tempat untuk belanja online
- Promosi Bisnis Internet
- Beberapa tempat untuk belanja online
jokowi mengatakan bahwa dan seharusnya menandatangani surat tersebut merupakan pihak dan mencari dana anggaran langsung yakni, direktur utama pt. mrt jakarta untuk konsorsium pelaksana pembangunan moda transportasi ini.
kalau aku dan tanda tangan, berarti saya mesti ngawasi seluruh tiap detik, menit, merek. kayak enggak banyak kerjaan saja saya, katanya.
penolakannya untuk menandatangani surat itu, lanjutnya, serta sebagai bentuk preventif jika pembangun mrt menggarap penyelewengan di penggunaan dana.
kalau diselewengkan, aku serta yang harus tanggungjawab, katanya.
sptjm merupakan salah Satu persyaratan yang diminta dengan menteri keuangan agar bagian pemprov dki mampu mencairkan hibah dana 49 persen daripada total pinjaman japan international cooperatuion agency (jica) senilai kurang lebih rp15 triliun.