rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bidang premium bersubsidi, dinilai ingin mendorong turunnya kesejahteraan buruh.
ketua konfederasi serikat pekerja semua indonesia (kspsi) daerah istimewa yogyakarta kirnadi selama yogyakarta, selasa, mengatakan, melalui naiknya harga bahan bakar minyak (bbm) bidang premium, menyebabkan daya memakai buruh terhadap bahan pemakaian pokok cenderung berkurang.
menurut dia, apabila pemerintah menaikkan harga serta membatasi pasokan bbm bersubsidi, maka rentan terjadi inflasi, yang dalam akhirnya mendorong harga barang-barang naik.
sehingga, papar dia, daya menggunakan buruh umumnya bisa berkurang hingga 30 persen, karena selama ketika harga naik, upah buruh tetap.
Informasi Lainnya:
yang tadinya dapat mencari daging, nanti tak dapat dulu, sebab kemungkinan berpotensi terjadi inflasi, oleh karenanya harga barang-barang naik, katanya.
sementara tersebut, menurut dia, pilihan langkah dan hendak diupayakan pemerintah agar mengimbangi kenaikan harga bbm melalui pilihan kompensasi, dan tak menyerahkan dampak kepada kaum buruh.
langkah antisipasi dan direncanakan seperti menyerahkan kompensasi berupa penambahan jatah beras miring, dana website keluarga harapan (pkh), dan beasiswa kepada pelajar miskin tidak mencakup kebutuhan buruh, karena buruh tak masuk kategori miskin, ujarnya.
sebelumnya, menteri energi serta sumber daya mineral (esdm) jero wacik usai rapat perihal kebijakan bbm bersama berbagai gubernur di jakarta, selasa (16/4) 2012, menyampaikan, melalui kenaikan harga bbm untuk kendaraan pribadi yang sudah ingin diterapkan mulai mei 2013, dengan begini penghematan subsidi bbm dan diperoleh dapat rp21 triliun.
ia juga menyampaikan hampir berbagai gubernur sudah menyetujui rencana opsi dan ingin diambil pemerintah itu.
tadi mengerucut adalah rp6.500 per liter supaya mobil plat hitam. malahan, banyak beberapa gubernur yang minta langsung ke harga keekonomian. artinya, opsi kenaikan itu sudah setuju, katanya.
menurut jero, prinsip kebijakan harga bbm yang ingin diambil merupakan mengalihkan 77 persen subsidi bbm yang saat ini salah sasaran.
pemerintah, tutur dia, hendak mempersiapkan kebijakan dengan cermat agar pelaksanaan dalam lapangan berjalan lancar.